Bosan Laporan Lambat Diproses, Warga Bukit Pemuatan Bakal Gelar Aksi Damai ke Kantor Bupati Tebo



​Teropongmatadewa.com, TEBO – Gelombang protes masyarakat Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, mulai memuncak. Merasa bosan menunggu kejelasan laporan yang terkesan lamban ditangani oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tebo, warga kini mulai merapatkan barisan dan berencana menggelar aksi damai ke Kantor Bupati Tebo dalam waktu dekat.


​Kedatangan warga nantinya bertujuan untuk mempertanyakan secara langsung hasil turunnya tim OPD ke lapangan serta kepastian sanksi yang bakal dijatuhkan kepada pihak terkait.


​Perwakilan warga Desa Bukit Pemuatan, Syafriadi, mengungkapkan rasa heran dan kecewanya atas kinerja OPD Kabupaten Tebo yang dinilai sangat lambat. Laporan aduan warga telah bergulir sejak April 2026, namun hingga memasuki September 2026 belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang konkrit.


​"Masyarakat merasa heran dengan kinerja OPD Tebo yang terkesan sangat lamban. Laporan masuk dari April 2026, tapi sampai September 2026 ini belum juga selesai. Karena itu, warga berencana menyatukan barisan dan siap menggelar aksi damai," tegas Syafriadi.


​Senada dengan hal tersebut, Tokoh Masyarakat setempat, Sarmidi, menaruh harapan besar agar Bupati Tebo dapat bersikap bijak dan tegas dalam menyelesaikan polemik yang terjadi di desa mereka.


​Warga mendesak Bupati Tebo untuk memberlakukan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kepala Desa Bukit Pemuatan, Suferi.


​"Masyarakat sangat berharap Bupati Tebo bisa mengambil keputusan yang adil. Warga sudah tidak bersedia lagi dipimpin oleh Kades Suferi dan meminta Bupati mengambil sikap tegas dengan memecatnya secara tidak hormat," ujar Sarmidi.


​Hingga berita ini diterbitkan, pihak OPD Kabupaten Tebo belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan di lapangan maupun tindak lanjut sanksi yang akan diberikan atas laporan masyarakat tersebut.


Redaksi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Pembangunan 3 RKB SDN 071/IX Keranggan Akhir Kontrak Belum Rapung

Gambar
Teropongmatadewacom, Muaro Jambi - Pembangunan ruangan kelas baru, 3 lokal, dari dana APBD Muaro Jambi tahun 2025, yang dikerjakan oleh CV. Perdana Inti Sentosa, kontrak kerja sedari 8 Oktober 2025, dengan nilai pagu 593.070.147,- di akhir Desember 2025 dikhawatirkan tidak rampung.  Pantauan media kamis 25/12/2025, pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekira 89 persen. Pe lapon Ruangan tampak masih banyak yang belum terpasang, sementara yang paling patal, diduga Selasar belakang ruangan belum dibangun dan dinding pondasi tampak masih ada yang belum di plister.  Anggota tukang saat dimintai keterangan media mengatakan, pekerjaan diupayakan semaksimal mungkin, akhir Desember, mudah mudahan diupayakan siap, ungkap anggota tukang ini.  Saat ditanya terkait Selasar belakang gedung yang tampak belum dibangun, dan kapan kontrak berakhir, anggota tukang ini, tidak bisa menjawab dari pertanyaan media.  Masyarakat sekitar, saat dimintai tanggapannya oleh media mengatakan,...
Baca selengkapnya

Diduga Pemdes Bukit Pemuatan Hapus Aset Tanpa Izin Bupati Tebo dan Pungli di Jalan Desa

Gambar
Teropongmatadewa.com, Tebo - Desa Bukit Pemuatan, dikecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, saat ini dipimpin seorang Kepala Desa Superi. Menurut masyarakat Desa, dalan kepemimpinan nya, terkesan arogan dan bertidak dalam keputusan tanpa pikir pikir, ungkap masyarakat. Masyarakat mengatakan, ada 3 gedung eks transmigrasi yang merupakan aset desa dirobohkan tanpa seizin Bupati. Dibawah kepemimpinannya, sudah merekrut 3 RT tambahan warga perambah HP menjadi warga desa Bukit Pemuatan. Kades juga telah menerbitkan ratusan supradik di atas hp, ungkap warga. Hal ini ditanggapi Hamdi Zakaria, A.Md Aktivis Lingkungan dan Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi. Menurut Hamdi Zakaria kepada media, ada dasar Hukum Utama ​Segala tindakan, Pemerintah Desa (Pemdes) harus tunduk pada regulasi berikut, ​UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahannya). ​Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. ​Permendagri No. 113 Tahun 2014 (dan pembaruanny...
Baca selengkapnya