Teropongmatadewa.com

​Teropongmatadewa.com, TEBO  — Warga Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, saat ini tengah menanti hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo. Turunnya tim investigasi tersebut merupakan tindak lanjut resmi atas laporan serta keluhan masyarakat terkait dugaan berbagai pelanggaran pengelolaan pemerintahan desa. ​Tokoh masyarakat setempat, Bujang, menyampaikan bahwa warga sangat berharap hasil investigasi ini disampaikan secara transparan demi meredam gejolak yang kian memuncak di tengah masyarakat. Menurutnya, keputusan tegas dari Bupati Tebo sangat ditunggu, terutama tindakan penghentian sementara Kepala Desa Suferi dari jabatannya. ​"Masyarakat menunggu hasil investigasi kemarin agar situasi tetap kondusif. Kami sangat berharap Bupati Tebo mengambil keputusan bijak yang memuaskan masyarakat, minimal memberhentikan Kades Suferi dari jabatannya," ujar Bujang kepada awak media. ​Senada dengan hal ...

Teropongmatadewa.com, TEBO — Lambannya tindak lanjut laporan hasil investigasi Para OPD terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di Desa Bukit Pamuatan, Kabupaten Tebo, mendapat sorotan dari bupati. Bupati Tebo Agus Rubiyanto mengakui bahwa dirinya baru menerima informasi secara lisan terkait persoalan di Desa Bukit Pamuatan. Namun, laporan secara tertulis dari OPD terkait, hingga kini disebut belum diterimanya. "Kalau laporan secara lisan sudah, cuma secara tertulis belum," ujar Bupati Tebo. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat proses investigasi terhadap dugaan permasalahan di Desa Bukit Pamuatan sebelumnya telah dilakukan oleh tim terkait. Ketua KMPLHK Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, mendesak OPD Kabupaten Tebo agar segera menuntaskan laporan hasil investigasi tersebut. Menurutnya, persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak seharusnya berlarut-larut tanpa kejelasan. "OPD Tebo ini terkesan tidak becus bekerja. Kaban Kesba...

Patrolihukum86.com, TEBO – Ketua KMPLHK Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md mendesak Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan perambahan kawasan hutan pemerintah maupun hutan rakyat yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Bukit Pamuatan berinisial S. Menurut Hamdi Zakaria, dugaan pelanggaran tersebut tidak hanya terkait aktivitas perambahan hutan. Oknum kepala desa itu juga diduga telah mendirikan bangunan permanen di kawasan yang dipersoalkan, serta membangun fasilitas loading kelapa sawit yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi atau pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kawasan hutan. Hamdi menyebut dugaan tersebut diperkuat oleh hasil pemantauan lapangan yang dilakukan tim KMPLHK Jambi, serta temuan saat tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo bersama KPHP turun langsung ke lokasi dalam rangka menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) pada portal jalan di wilayah tersebut. "Pe...

Teropongmatadewa.com, TEBO – Dugaan pelanggaran hukum yang menyeret seorang oknum Kepala Desa Bukit Pamuatan berinisial S kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum, termasuk Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum), Kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Tebo, untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, terdapat sedikitnya tiga indikasi dugaan pelanggaran yang perlu ditelusuri oleh aparat berwenang. Pertama, dugaan perambahan serta penguasaan belasan hektare kawasan hutan milik negara. Apabila terbukti, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan atau penguasaan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Kedua, dugaan pendirian bangunan permanen di dalam kawasan hutan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan bangunan tersebut dinilai perlu diverifikasi status kawasan dan legalitas perizinannya oleh i...

​Teropongmatadewa.com, TEBO, JAMBI — Warga Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi, resmi melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD) ke Inspektorat Kabupaten Tebo. Laporan tersebut mencakup indikasi proyek fiktif, pekerjaan mangkrak, hingga pembangunan fisik dan perluasan RT di dalam kawasan hutan yang melampaui batas administratif desa. ​Ketua TMPLHK Indonesia DPC Tebo, Helmy Jimy, mengonfirmasi bahwa langkah hukum ini diambil masyarakat guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. ​"Masyarakat menemukan indikasi anggaran fiktif serta beberapa pengerjaan fisik yang mangkrak. Selain itu, yang sangat krusial adalah adanya proyek berbasis Dana Desa yang dibangun di dalam kawasan hutan, di luar peta resmi desa," tegas Helmy. Selain dugaan penyalahgunaan anggaran, masyarakat juga melampirkan bukti terkait pembentukan tiga kelompok masyarakat baru yang dijadikan Rukun Tetangga (RT) di dalam hutan kawasan. Pembe...