Teropongmatadewa.com

Teropongmatadewa.com, Muaro Jambi - Kasus temuan BPK-RI Perwakilan Jambi di Sekretariat DPRD Muaro Jambi dan 14 SKPD lainnya mengenai perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (biasanya berupa perjalanan fiktif, mark-up harga, atau kekurangan volume) merupakan masalah serius dalam tata kelola keuangan daerah. ​Hal ini ditanggapi Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika FRIC Provinsi Jambi. Menurut Hamdi Zakaria,  disini saya beri  penjelasan mengenai sanksi dan dasar hukum yang berlaku, terkait temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. ​1. Jenis Sanksi dan Mekanisme Penyelesaian ​Berdasarkan aturan pengelolaan keuangan negara, sanksi bagi pihak yang terlibat (baik pejabat maupun pelaksana perjalanan dinas) dibagi menjadi tiga kategori utama, diantaranya, sanksi Administratif & Ganti Rugi (Tuntutan Perbendaharaan) ​Ini adalah langkah pertama yang paling umum diambil setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ungkap Hamdi. ​Pengembalian Kerugian ...

Teropongmatadewa.com, Muaro Jambi - Di tengah Efisiensi anggaran dan berbagai problematika lainnya, pemerintahan Daerah kabupaten Muaro Jambi malah kembali mengucurkan anggaran untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor terhadap rumah dinas pejabat Daerah, bahkan salah satu rumah dinas tersebut di ketahui tidak pernah di tempati oleh pejabat nya. Seperti terlihat di halaman SPSE kabupaten Muaro Jambi setidaknya tiga rumah dinas pejabat pimpinan daerah kabupaten Muaro Jambi itu memakan anggaran sebanyak 140 juta rupiah, hal ini terkesan membuang Anggaran di tengah efisiensi yang terjadi. Terlihat di lapangan salah satu rumah dinas milik sekretaris Daerah kabupaten Muaro Jambi yang salama ini di ketahui tidak pernah di tempati, namun terlihat juga ikut di anggarkan dalam kegiatan tersebut, hal ini tentu menjadi semacam pengeluaran Anggaran yang sia-sia. Terkait hal ini, Hamdi Zakaria, A.Md Ketua Divisi Informatika DPW FRIC Provinsi Jambi menanggapi, Menurut Hamdi Zakaria, ada sanksi ...