Teropongmatadewa.com

Teropongmatadewa.com, ​BATANGHARI – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E., secara resmi melantik Mulian sebagai Pejabat Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. ​Acara pelantikan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan pejabat daerah, di antaranya Ketua DPRD Batanghari, perwakilan Polres Batanghari, Koramil Bulian, Polsek Mersam, Camat Mersam, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Batanghari, serta para tamu undangan lainnya. ​Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Fadhil Arief menekangkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab seorang kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Beliau berharap Kades yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif, menjaga ketertiban, serta merangkul seluruh elemen masyarakat demi percepatan pembangunan d...

​Teropongmatadewa.com, MERANGIN – Kepala Desa Karang Berahi, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Samsul Fuad, memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan media yang viral belakangan ini mengenai rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta keberadaan kantor desa setempat. ​Samsul Fuad menegaskan bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Karang Berahi sejauh ini terus berupaya maksimal untuk menemukan lokasi tanah yang strategis, khususnya di area pinggir Jalan Lintas Sumatra, guna merealisasikan pembangunan KDMP. ​"Masalah KDMP, kami dari pemerintah desa sudah berusaha mencari tanah atau lokasi strategis di jalur Lintas Sumatra. Namun sampai sekarang belum mendapatkan lokasi yang pas. Meskipun belum dapat di pinggir jalan lintas, kami tidak putus asa dan terus mencari ke arah dalam desa," ujar Samsul Fuad. ​Dalam upayanya, Pemdes Karang Berahi bahkan telah melakukan pendekatan langsung kepada sejumlah warga pemilik lahan untuk proses ganti rugi atau pembelian tana...

Teropongmatadewa.com, TEBO – Menjelang turunnya Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo ke Desa Bukit Pemuatan pada Selasa, 28 Juli 2026 mendatang—sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Tebo pada 25 Mei 2026 lalu—gelombang desakan dari masyarakat kian menguat. Warga menuntut OPD yang bertugas untuk bekerja secara tegas, teliti, menyerap fakta lapangan, serta mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa (Kades) Suferi hingga sanksi pemberhentian tidak hormat. ​Ketua TMPLHK Indonesia DPC Tebo Helmy Jimy menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketelitian tim Pemkab Tebo dalam memeriksa deretan poin krusial yang dilaporkan masyarakat. Poin-poin tersebut meliputi dugaan pengrusakan serta penjualan aset desa, praktik portal jalan berbayar, penerbitan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP), hingga pembentukan 3 RT yang terindikasi berada di luar peta definitif desa dan dihuni kelompok perambah hutan. Ini merupaka...

Teropongmatadewa.com, ​TEBO – Menjelang turunnya Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo ke Desa Bukit Pemuatan pada Selasa, 28 Juli 2026 mendatang—sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Tebo pada 25 Mei 2026 lalu—gelombang desakan dari masyarakat kian menguat. Warga menuntut OPD yang bertugas untuk bekerja secara tegas, teliti, menyerap fakta lapangan, serta mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa (Kades) Suferi hingga sanksi pemberhentian tidak hormat. ​Ketua Umum TMPLHK Indonesia sekaligus Ketua Divisi Informatika FRIC Jambi, Hamdi Zakaria, A.Md., menegaskan pentingnya akuntabilitas dan ketelitian tim Pemkab Tebo dalam memeriksa deretan poin krusial yang dilaporkan masyarakat. Poin-poin tersebut meliputi dugaan pengrusakan serta penjualan aset desa, praktik portal jalan berbayar, penerbitan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) di kawasan Hutan Produksi (HP), hingga pembentukan 3 RT yang terindikasi berada di luar peta definiti...

Teropongmatadewa.com, ​TEBO — Sikap acuh tak acuh dan bungkamnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tebo pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Tebo pada 25 Mei 2026 lalu, menuai kritik pedas. Kritik keras tersebut dilayangkan langsung oleh Ketua Divisi Informatika Fast Respon Nusantara (FRIC) DPW Provinsi Jambi, Hamdi Zakaria, A. Md. ​Hamdi menyayangkan sikap para OPD yang hadir saat RDP namun hingga kini enggan turun ke lapangan. Padahal, RDP telah menyepakati bahwa OPD terkait wajib turun ke Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, guna membuktikan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Bukit Pemuatan, Suferi. ​Dugaan Pelanggaran Kades dan Komitmen RDP yang Diabaikan ​Laporan masyarakat yang seharusnya diverifikasi oleh OPD di lapangan meliputi beberapa poin krusial, di antaranya: ​Dugaan penjualan tanah restan (sisa) desa oleh Kades Suferi. ​Perobohan 3 unit gedung aset desa tanpa adanya izin te...